Geuchik (Kepala Desa) Reuleut Barat, Sumawardi mengingatkan petani agar tidak hanya merawat lahan, tetapi juga menjaga saluran irigasi, mengingat kerusakan kembali pada jaringan yang telah diperbaiki dapat menghambat pengairan dan menambah beban pembiayaan. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta penanganan sungai yang mengalami sedimentasi tinggi menjadi prioritas dalam pemulihan infrastruktur.
Pendangkalan sungai dinilai dapat mengurangi daya tampung air dan meningkatkan risiko luapan ketika hujan lebat kembali terjadi.
"Tolong bisa menjadi prioritas. Jadi, ada semacam skala super prioritas untuk normalisasi sungai," kata Tito saat menyampaikan perhatian terhadap penanganan infrastruktur sumber daya air di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Persoalan pengelolaan air tersebut juga menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Setelah banjir yang terjadi November 2025, sejumlah saluran pertanian mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur. Meski sebagian jaringan telah dibenahi, kebutuhan penanganan lanjutan masih ditemukan, termasuk pengendalian aliran air dari sungai yang terhubung dengan kawasan persawahan.
Geuchik Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Sumawardi, mengatakan masih terdapat sekitar 300 meter saluran irigasi yang perlu diperbaiki. Usulan penanganan bagian tersebut telah dibicarakan dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Selain perbaikan saluran, masyarakat juga membutuhkan gorong-gorong dan dam parit untuk mengendalikan masuknya air asin ke kawasan persawahan.
Menurut Sumawardi, ketika air laut pasang, air asin berpotensi masuk melalui sungai yang menjadi jalur pembuangan air. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu lahan pertanian apabila tidak tersedia bangunan pengendali yang memadai.
Pekerjaan peningkatan jaringan Daerah Irigasi Krueng Tuan melalui P3-TGAI di Kuala Dua dan Reuleut Barat, menggunakan APBN 2026 melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Pagu pekerjaan di Kuala Dua sebesar Rp195 juta, sedangkan pekerjaan saluran sepanjang 172 meter di Reuleut Barat bernilai Rp100 juta.
P3-TGAI merupakan program peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara partisipatif melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A).
Kedua kegiatan tersebut merupakan bentuk penanganan jaringan irigasi melalui program pemerintah pusat. Dalam kerangka Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026-2028, pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berasal dari APBN, APBD, maupun sumber pendanaan sah lainnya, dengan pelaksanaan yang diselaraskan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan.
Pemeliharaan Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Selain pembangunan fisik, keberlanjutan infrastruktur membutuhkan keterlibatan masyarakat yang menggunakan jaringan tersebut setiap hari.
Sumawardi mengingatkan petani agar tidak hanya merawat lahan, tetapi juga menjaga saluran irigasi. Ia meminta peralatan pertanian seperti mesin pemotong padi dan alat bajak tidak dinaikkan sembarangan ke saluran karena berpotensi merusak bangunan.
Pesan tersebut penting mengingat kerusakan kembali pada jaringan yang telah diperbaiki dapat menghambat pengairan dan menambah beban pembiayaan.
Di sisi lain, usulan perbaikan sekitar 300 meter saluran, pembangunan gorong-gorong, dan dam parit menunjukkan masih adanya kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta instansi teknis terkait.
Dengan demikian, pemulihan irigasi di Muara Batu tidak cukup hanya memastikan air kembali mengalir. Pengendalian sedimentasi, perlindungan lahan dari ancaman air asin, dan pemeliharaan jaringan perlu menjadi bagian dari penanganan berkelanjutan agar infrastruktur yang dibangun mampu mendukung pertanian sekaligus mengurangi risiko bencana berulang.
Pemulihan Tidak Berhenti pada Perbaikan Saluran
Kebutuhan masyarakat Muara Batu memperlihatkan bahwa pemulihan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan saluran pertanian perlu berjalan bersama penanganan sedimentasi, pengendalian aliran, serta pemeliharaan jaringan agar fungsi pengairan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Dalam Renduk PRRP Sumatra 2026-2028, arah rehabilitasi sistem sungai dan pengendalian risiko banjir berbasis daerah aliran sungai. Penanganannya mencakup rehabilitasi tanggul dan tebing sungai, penyesuaian kapasitas alur sungai terhadap perubahan kondisi pascabencana, serta pengendalian dampak sedimentasi.
Dokumen tersebut juga menempatkan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi primer maupun sekunder sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan. Penyesuaian sistem irigasi perlu mempertimbangkan perubahan kondisi fisik lahan, alur sungai, serta ketersediaan sumber air setelah bencana.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan air tidak dapat ditangani secara terpisah antara kawasan hulu, sungai, saluran pembuangan, dan lahan pertanian.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, melaporkan bahwa hingga 25 Oktober 2026, sebanyak 17 dari 25 daerah irigasi yang masuk dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang dikerjakan. Progres rata-ratanya mencapai sekitar 15 persen, sedangkan delapan daerah irigasi lainnya masih dalam proses lelang.
Untuk sektor sumber daya air, pagu efektif penanganan pascabencana Kementerian PU mencapai Rp7,85 triliun dari total pagu efektif Rp21,42 triliun. Penanganan juga mencakup 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan progres rata-rata 19,19 persen.
Sementara dari 29 pekerjaan penanganan muara, empat telah selesai, enam sedang dikerjakan, dan 19 masih dalam proses lelang. Selain itu, sebanyak 11 sabodam sedang dibangun untuk mengendalikan sedimen, dengan progres rata-rata 35,58 persen.
Renduk Menyatukan Penanganan Infrastruktur dan Pengurangan Risiko
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Renduk PRRP Sumatra menempatkan pemulihan infrastruktur dalam prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Pembangunan kembali tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan keamanan dan ketahanan terhadap risiko bencana berikutnya.
Untuk sektor sumber daya air, arah kebijakan tersebut mencakup pemulihan sistem sungai, penguatan irigasi, pengendalian sedimentasi, serta integrasi tata ruang berbasis risiko. Pelaksanaannya membutuhkan sinkronisasi program kementerian/lembaga dengan kebutuhan pemerintah daerah. [*]
Sebelumnya
