Dr. Ir. Aryos Nivada., SP., M.A (Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi). Foto: Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Lebih dari dua dekade setelah perdamaian Helsinki ditandatangani, Aceh masih berkutat dengan satu persoalan yang tak kunjung menemukan ujung dalam urusan bendera Bulan Bintang.
Pergantian pemerintahan, perundingan politik, dan berbagai pertemuan antara Jakarta dan Banda Aceh belum menghasilkan kepastian. Bendera yang semestinya menjadi bagian dari identitas daerah justru terus memunculkan perdebatan hukum, ketegangan politik, dan kegelisahan sosial.
Dari realitas itu muncup pertanyaan kritisnya, sampai kapan persoalan ini dibiarkan menggantung? Apakah pemerintah pusat dan Aceh benar-benar tidak menemukan jalan keluar, atau justru penyelesaiannya terhambat oleh kepentingan politik yang belum mencapai titik temu?
Menjawab pertanyaan itu tercerminkan dari keseriusan menyelesaikan polemik bendera Bulan Bintang terlihat dari langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah yang menemui sejumlah pejabat pemerintah pusat di Jakarta pada Senin, 2 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan bendera kembali menjadi agenda penting, berdampingan dengan kelanjutan dana otonomi khusus dan status Lapangan Blang Padang.
Setali temali direspon Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong penyelesaian melalui pendekatan hukum, sejarah, dan penghormatan terhadap kekhususan Aceh.
Dua hari kemudian, Mualem menemui Presiden Prabowo Subianto. Persoalan bendera termasuk dalam pembicaraan mereka.
Jika mencermati rangkaian komunikasi dapat ditafsirkan membuka peluang politik yang sebelumnya sulit diwujudkan. Namun, pertemuan tingkat tinggi belum dapat disebut sebagai keberhasilan.
Tentunya ini bagian dari ikhtiar Mualem selaku orang nomor satu di Aceh menyelesaikan polemik bendera. Ukurannya bukan seberapa sering para pejabat bertemu, melainkan apakah perundingan menghasilkan keputusan yang mempunyai kepastian hukum. Itulah esensi nyata yang dibutuhkan masyarakat Aceh dari pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Sengketa yang Berlarut
Menelisik akar persoalan bendera Aceh sebenarnya cukup terang. Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 mengakui hak Aceh menggunakan simbol daerah, termasuk bendera, lambang, dan himne.
Kesepakatan itu kemudian memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pasal 246 dan 247 UUPA memberi ruang bagi Aceh menetapkan bendera serta lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususannya. Pada 2013, kewenangan tersebut diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Persoalan muncul ketika desain Bulan Bintang dinilai pemerintah pusat menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang melarang penggunaan simbol yang mempunyai persamaan dengan organisasi terlarang atau gerakan separatis.
Belum lagi pelaku sejarah yang masih hidup Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H., LL.M., M.A., Ph.D., saat itu sebagai Menteri Hukum dan HAM serta Tokoh kunci perdamaian Aceh, menyatakan dalam saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Kamis, 11 September 2025.
Kehadirannya di RDPU DPR RI, Prof. Hamid meluruskan berbagai kesimpangsiuran tafsir yang kerap beredar di tengah masyarakat,"ini perlu saya jelaskan. Ketika kita berunding, intinya itu semua simbol, lambang, dan bendera yang pernah digunakan oleh GAM, pada saat kita menandatangani perdamaian, itu tidak boleh lagi dipakai,"
Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Aceh berpijak pada hak yang diberikan undang-undang sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian. Sementara pemerintah pusat mempersoalkan kesesuaian desain bendera dengan aturan nasional.
Kedua persoalan tersebut seharusnya dipisahkan. Hak Aceh memiliki bendera daerah bukanlah hal yang sama dengan perdebatan mengenai desainnya. Mengingkari hak tersebut berarti mengabaikan kekhususan Aceh. Sebaliknya, menganggap setiap pilihan desain otomatis terbebas dari pengujian hukum juga bukan cara berpikir yang tepat.
Kerumitan bertambah setelah muncul keputusan Menteri Dalam Negeri pada 2016 yang menyasar ketentuan Qanun Bendera Aceh. Status dan akibat hukum keputusan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan penting pada 2017.
Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan eksekutif membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota maupun provinsi berdasarkan ketentuan yang diuji.
Artinya, pembatalan peraturan daerah tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak melalui mekanisme eksekutif tersebut. Pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
Namun, perubahan hukum pada 2017 tidak serta-merta membatalkan tindakan administratif yang dilakukan pada 2016. Keabsahan keputusan lama, ketentuan yang terkena dampak, dan kemungkinan upaya hukumnya tetap memerlukan pemeriksaan tersendiri.
Inilah pekerjaan mendasar yang selama ini semestinya dituntaskan: memastikan kedudukan hukum Qanun Nomor 3 Tahun 2013, bukan terus mempertahankan perbedaan tafsir tanpa keputusan.
Momentum Politik Mualem dan Prabowo
Perkembangan politik mutakhir memperlihatkan peluang penyelesaian yang cukup besar. Hubungan komunikasi antara Mualem dan Presiden Prabowo menjadi modal politik penting. Keduanya mempunyai kesempatan membuka jalan perundingan langsung yang tidak berhenti pada perdebatan antarkementerian.
Mualem memiliki posisi strategis. Ia bukan sekadar gubernur, melainkan tokoh yang mempunyai hubungan langsung dengan sejarah konflik dan perdamaian Aceh. Karena itu, keberhasilannya menyelesaikan persoalan bendera akan mempunyai makna politik yang lebih luas daripada keberhasilan administratif pemerintahan biasa.
Di pihak lain, Prabowo mempunyai kewenangan politik untuk mendorong koordinasi pemerintah pusat. Penyelesaian polemik ini dapat menjadi bukti bahwa negara mampu menghormati kesepakatan perdamaian tanpa mengabaikan konstitusi.
Akan tetapi, kedekatan politik tidak otomatis melahirkan keputusan. Kompromi membutuhkan keberanian kedua pihak untuk menjelaskan batas kewenangan, menerima konsekuensi hukum, dan menghadapi kemungkinan perbedaan pendapat di tengah masyarakat.
Ada pula risiko lain yang perlu diwaspadai. Persoalan bendera berpotensi terus menjadi komoditas politik. Ketika isu identitas dibangkitkan pada momentum tertentu, dukungan politik dapat terkonsolidasi. Namun, setelah momentum berlalu, persoalan pokok kembali dibiarkan tanpa penyelesaian.
Kesan semacam ini hanya dapat dihilangkan melalui kemajuan yang dapat diperiksa masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan dokumen, jadwal, keputusan, serta pihak yang bertanggung jawab menjalankannya.
Membaca Kemungkinan Akhir
Lantas muncul pertanyaan Bagaimana polemik bendera Aceh akan berakhir? disinilah penulis menawarkan beberapa ide.
Secara logis, terdapat tiga kemungkinan. Pertama, pemerintah pusat dan Aceh mencapai kesepakatan mempertahankan desain sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Pilihan ini paling dekat dengan aspirasi kelompok yang menghendaki Bulan Bintang tetap digunakan.
Namun, pilihan tersebut membutuhkan harmonisasi regulasi yang sah untuk menyelesaikan pertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007. Kesepakatan politik saja tidak cukup apabila persoalan hukumnya dibiarkan.
Kemungkinan kedua ialah perubahan terbatas terhadap desain melalui revisi qanun. Secara hukum, pilihan ini membuka ruang kompromi. Secara sosial, risikonya lebih besar karena perubahan simbol dapat dianggap sebagai pengurangan makna sejarah perjuangan dan perdamaian.
Karena itu, perubahan desain tidak boleh diputuskan hanya oleh kelompok elite. Para pelaku perdamaian, ulama, akademisi, masyarakat sipil, dan korban konflik perlu dilibatkan dalam perumusan kesepakatan.
Kemungkinan ketiga adalah penyelesaian melalui pengadilan sesuai objek sengketanya. Jalur ini dapat menghasilkan kepastian hukum, tetapi tidak selalu menyelesaikan persoalan penerimaan politik dan sosial.
Dari ketiga kemungkinan tersebut, kompromi politik yang dilanjutkan dengan harmonisasi hukum merupakan jalan paling realistis. Bukan karena semua pihak akan memperoleh seluruh keinginannya, melainkan karena masing-masing mempunyai kepentingan lebih besar untuk mempertahankan perdamaian.
Prediksi ini tetap bersyarat. Jika perundingan hanya menghasilkan imbauan menahan diri tanpa langkah hukum yang jelas, polemik kemungkinan kembali berulang. Keadaan tenang tidak selalu berarti persoalan telah selesai.
Menentukan Jalan Keluar
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh sebaiknya membentuk forum bersama dengan mandat yang jelas. Forum tersebut perlu melibatkan DPRA, Wali Nanggroe, kementerian terkait, ahli hukum tata negara, serta perwakilan masyarakat.
Tahap awal adalah melakukan audit menyeluruh terhadap Qanun 2013 dan keputusan Mendagri 2016. Hasilnya dituangkan dalam nota posisi hukum bersama yang menjelaskan ketentuan mana yang masih berlaku, bagian yang disengketakan, dan langkah hukum yang tersedia.
Selanjutnya, forum perlu mendengarkan para pelaku sejarah perdamaian Helsinki. Kesaksian mereka penting untuk memahami maksud kesepakatan, meskipun penentuan status hukum tetap harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.
Pekerjaan tersebut dapat dijalankan melalui peta jalan 120 hari. Tiga puluh hari pertama digunakan untuk audit hukum dan pendalaman sejarah. Tiga puluh hari berikutnya untuk konsultasi publik.
Dalam tiga puluh hari selanjutnya, pilihan penyelesaian dirumuskan dan diumumkan. Tahap terakhir digunakan untuk memulai tindak lanjut hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Target itu bukan berarti seluruh proses legislasi atau peradilan pasti selesai dalam empat bulan. Setidaknya, masyarakat memperoleh kepastian arah dan dapat mengukur keseriusan pemerintah.
Hal terpenting, penyelesaian bendera tidak boleh dilakukan dengan mempertentangkan kekhususan Aceh dan keutuhan Indonesia. Merah Putih tetap menjadi bendera nasional. Bendera daerah merupakan simbol kekhususan yang kedudukannya diatur oleh undang-undang.
Perdamaian Helsinki pada dasarnya telah membuktikan bahwa persoalan politik yang paling sulit sekalipun dapat diselesaikan melalui perundingan. Semangat yang sama semestinya digunakan untuk mengakhiri perdebatan bendera.
Pada akhirnya, keberhasilan Mualem dan Prabowo tidak diukur dari siapa paling keras mempertahankan pendapat, melainkan dari kemampuan keduanya menemukan keputusan yang adil, sah secara hukum, dan dapat diterima masyarakat.
Bendera Aceh tidak seharusnya terus menjadi sumber ketegangan setelah lebih dari dua puluh tahun perdamaian. Ia semestinya menjadi bagian dari perjalanan Aceh meninggalkan konflik menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
Akhir polemik bendera Aceh bukan ditentukan oleh siapa yang menang dalam perdebatan, melainkan oleh siapa yang berani menuntaskan persoalan. Sebab, perdamaian tidak cukup hanya diperingati setiap tahun. Janji-janji yang melahirkannya juga harus diselesaikan.
Penulis Oleh: Dr. Ir. Aryos Nivada., SP., M.A (Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi)
Sebelumnya
