DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menanggapi pencurian kabel listrik pada panel pompa submersible di Underpass Beurawe, Jumat (1/5/2026) malam.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum Eddy O. S. Hiariej menilai tantangan utama penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bukan terletak pada aparat penegak hukum (APH), melainkan pada pemahaman masyarakat terhadap perubahan paradigma hukum pidana nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Yayasan APEL GREEN ACEH, Rahmat Syukur menilai kemunculan kayu gelondongan dalam jumlah besar saat banjir karena adanya aktivitas pembalakan hutan, baik legal maupun ilegal, yang tidak dikelola secara bertanggung jawab.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Isu dugaan pungutan liar (pungli) yang disebut-sebut berlangsung secara masif di Aceh Selatan kembali mencuat dan menimbulkan keresahan publik. Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa, secara tegas mendesak aparat penegak hukum di Aceh, khususnya di Aceh Selatan, agar segera menindaklanjuti berbagai informasi yang telah lama berkembang di tengah masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Feature - Benarkah aparat penegak hukum di Aceh dapat dibeli? Mereka menerima setoran dari penambang illegal, bahkan nilainya dalam setahun mencapai Rp 360 miliar, atau ini hanya sekedar isu tanpa dasar dari Pansus DPRA?

DIALEKSIS.COM | Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai tudingan Panitia Khusus (Pansus) Minerba Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap aparat penegak hukum (APH) yang disebut menerima setoran Rp1 miliar per hari dari pengusaha tambang ilegal sebagai pernyataan tanpa dasar alias omong kosong.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas tudingan adanya praktik suap yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) di Aceh. Tuduhan ini disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rapat paripurna yang membahas aktivitas tambang ilegal di wilayah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Melihat laporan konkretnya tidak diproses serius oleh Panwaslih, Yulindawati membawa perkara ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sidang DKPP sebuah fakta mencengangkan terkuak. Barang bukti uang tunai Rp18 juta ternyata hilang. Kelima komisioner Panwaslih tak mampu menunjukkan bukti uang yang dulu mereka sita.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., menyampaikan kritik keras dan respons hukum tegas terhadap kasus yang sedang disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penanganan laporan dugaan politik uang oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Barat diduga menggelapkan dana infak senilai Rp1,5 miliar. Uang tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah, namun hingga kini belum dilakukan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memproses temuan pelanggaran sistemik dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai daerah, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nasruddin Bahar, Koordinator TTI, menyatakan bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan harus diberi sanksi tegas.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif.

DIALEKSIS.COM | Analisis -  Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merangkum dan mengupas kasus korupsi yang terjadi di Aceh sepanjang tahun 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeluarkan seruan penting terkait netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengawasan dan pengawalan proses perhitungan suara Pilkada Aceh 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses tender. 

Selama ini, menurut TTI, banyak aturan yang dilanggar oleh pejabat pemerintah dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memilih dan menetapkan calon penyedia (rekanan).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Penegah Hukum (APH) baik Kejati Aceh maupun Polda untuk mengusut berbagai Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Solidaritas Pemuda Mahasiswa Nanggroe Aceh (SPMNA) mengadakan aksi damai terkait isu pembegalan beasiswa yang menjadi masalah serius dalam keberlanjutan pendidikan di Halaman Kantor Kejati Aceh, Senin 8 Juli 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan.