DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menurut Koordinator KontraS Aceh (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Azharul Husna, perlindungan bagi Rohingya bukan hanya sekedar tanggung jawab internasional, tetapi juga kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh mengadakan diskusi bertajuk "Menggagas Perspektif Humanis Terkait Pengungsi di Aceh" pada Jumat (13/9/2024). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam peringatan Hari Korban Penghilangan Orang secara Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus, Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa, melalui perwakilan Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, kembali mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Orang secara Paksa (ICPPED). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - KontraS Aceh bersama Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network (RMCN) kembali mengadakan kontes seni untuk masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya. Kontes kedua ini mengusung tema "Cerita dari Tanah Perang: Dari Pengungsian hingga Penghilangan Orang Secara Paksa".

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan menjelaskan pemberian kontrasepsi bagi remaja, seperti yang disebutkan dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bagi yang sudah menikah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengecam terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah/ pelajar.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di provinsi tersebut. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menyatakan bahwa data yang dilaporkan kemungkinan masih jauh di bawah angka sebenarnya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Prodi Hubungan Internasional Universitas Almuslim Bireuen bersama Kontras Aceh telah menggelar sekolah demokrasi dan HAM di Banda Aceh, tanggal 12-14 Juni 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam KontraS Aceh, Yayasan PASKA Aceh, Asia Justice and Rights (AJAR), Lembaga Studi Demokrasi dan Perdamaian, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia dan Tim Klarifikasi Sejarah Independen menyesalkan adanya upaya pengabaian penemuan tulang belulang manusia dalam pembangunan living park di atas reruntuhan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Allyca Putri Anjani, yang masih muda, telah mengambil peran sebagai manajer kampanye untuk divisi KontraS Aceh. Semangatnya yang muda membedakannya dari teman-temannya, karena dia tanpa lelah melakukan kampanye untuk tujuan kemanusiaan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, atau akrab disapa Nana, memberikan tanggapan tajam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari tuduhan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di ruang sidang istimewa DPRA, Selasa (12/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam kurun waktu tiga hari terakhir, 14-16 November 2023, terjadi gelombang kedatangan imigran etnis Rohingya di kawasan Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidie dan Bireuen, melalui jalur laut. Kapal-kapal yang mereka tumpangi tiba dalam waktu berbeda dan mengangkut total 341 orang di Pidie, dan 249 orang di Bireuen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Agung telah menyetujui tujuh permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice. Dari tujuh perkara tersebut, tiga di antaranya terjadi di Provinsi Aceh, melibatkan kasus penganiayaan dan penggelapan.

Keputusan ini mendapatkan tanggapan dari Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna. Dia menyatakan bahwa tidak semua perkara dapat menggunakan keadilan restoratif, dan menurutnya, metode ini lebih sesuai untuk perkara pidana ringan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Syahar Banu mengatakan bahwa monumen memorialisasi yang ada di Aceh maupun di daerah lain di Indonesia merupakan bagian dari proses transitional justice atau keadilan transisional yang sudah disepakati secara internasional, termasuk Indonesia sebagai salah satu anggotanya di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kalau dikatakan ini bukan memorialisasi versi KontraS, bukan itu. Tapi ini adalah memorialisasi versi internasional, pemulihan versi internasional dan bagaimana kita membuat hal-hal di antara pemulihan dan transisi ini dari pemerintahan yang buruk ke sekarang itu bagaimana berjalannya gitu," ujar Syahar Banu dalam diskusi daring Jejak Luka di Rumoh Geudong via Zoom, Minggu (16/7/2023) malam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, sejak dibentuknya Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) melalui Keppres 17/2022 hingga berlanjut pada pelaksanaan rekomendasi tim tersebut (Inpres 2/2023) dan pemantauannya (Keppres 4/2023), KontraS Aceh menemukan banyak persoalan di lapangan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Momentum 24 tahun peringatan tragedi Simpang KKA harusnya jadi pengingat bahwa korban masih terus berjuang untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang berkeadilan dan bermartabat, bukan hanya separuh hati," tutup Husna. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul menyatakan bahwa persoalan yang terkait dengan mafia tanah di Aceh Tamiang masih sulit untuk diselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih adanya konflik kepentingan dan kekuasaan yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Muhammad Qodrat, S.H., M.H meminta kepada Komnas HAM RI untuk mengevaluasi kinerja pejabat-pejabat Komnas HAM perwakilan Aceh. Hal ini buntut adanya pernyataan Komnas HAM Perwakilan Aceh yang menyatakan ada koordinasi antara Komnas HAM Perwakilan Aceh dan Kodam IM terkait sengketa tanah warga Asrama Dewan Revolusi.