kip lhok
Beranda / /

  • Aduwina Pakeh: Seruan untuk Mendukung Pencabutan Moratorium Pemekaran Wilayah
    Pemerintahan | 29 hari lalu
    Aduwina Pakeh: Seruan untuk Mendukung Pencabutan Moratorium Pemekaran Wilayah

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pengurus Pusat Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) se-Indonesia, Aduwina Pakeh, menyuarakan dukungan terhadap wacana pencabutan moratorium pemekaran daerah yang kini digulirkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

  • Aduwina: Kota Meulaboh Masuk RPJMN, Dukungan Berbagai Pihak Sangat Diperlukan
    Pemerintahan | 8 bulan lalu
    Aduwina: Kota Meulaboh Masuk RPJMN, Dukungan Berbagai Pihak Sangat Diperlukan

    DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Dokumen sumber dari Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 telah mengisyaratkan peran strategis Kota Meulaboh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029. Kota tersebut diusulkan untuk dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB), mengalami proses panjang hingga mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat.



  • Mendagri: Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas Lebih Lanjut
    Nasional | 2 tahun lalu
    Mendagri: Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas Lebih Lanjut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dia mengatakan, pemerintah menyetujui RUU yang merupakan inisiatif dari DPR RI tersebut dibahas lebih lanjut. Pemerintah juga mengapresiasi penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU tersebut.


  • Draf RUU Pemekaran Papua Ditandatangani
    Berita | 2 tahun lalu
    Draf RUU Pemekaran Papua Ditandatangani

    Draf tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemekaran wilayah Papua akhirnya ditandatangani pada pembahasan tingkat pertama di Komisi II DPR RI. Ketiga RUU itu terdiri dari RUU Papua Selatan, RUU Papua Tengah, dan RUU Papua Pegunungan.

  • Gubernur Papua Temui Mendagri Dukung Daerah Otonomi Baru
    Nasional | 2 tahun lalu
    Gubernur Papua Temui Mendagri Dukung Daerah Otonomi Baru

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rangka Rapat Khusus Terbatas Isu-Isu Strategis Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Papua.

  • Ketua DPR RI  Dukung Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua
    Berita | 2 tahun lalu
    Ketua DPR RI Dukung Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua

    Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendukung rencana pemekaran wilayah tiga provinsi baru di Papua. Ada pun tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran wilayah di Papua tersebut tertuang dalam RUU yang diusulkan oleh Komisi II DPR.

  • IKA UTU Dukung Pemekaran Kabupaten/Kota di Aceh
    Aceh | 2 tahun lalu
    IKA UTU Dukung Pemekaran Kabupaten/Kota di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Pemekaran kabupaten/kota di Aceh atau yang disebut Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) terus mendapatkan dukungan. Tak terkecuali, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Teuku Umar (IKA UTU) ikut serta menyuarakan dukungannya terkait pemekaran di Aceh, Jumat (4/3/2022).

  • Relawan CDOB Kabupaten Bandar Khalifah Gelar Pertemuan dengan Geuchik Bireum Bayen
    Aceh | 2 tahun lalu
    Relawan CDOB Kabupaten Bandar Khalifah Gelar Pertemuan dengan Geuchik Bireum Bayen

    DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Relawan CDOB mengadakan pertemuan dengan Geuchik dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Birem Bayen. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota DPRK Aceh Timur yang berasal dari Kecamatan Birem Bayeun yaitu Edi Hermansyah dan Junaidi( Ateng).

    Semangat untuk melakukan percepatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakan melalui pemekaran terlihat begitu jelas.

  • Jangan Khianati Pemekaran Daerah Baru
    Aceh | 3 tahun lalu
    Jangan Khianati Pemekaran Daerah Baru

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi Hukum dan Pemerhati Tatakelola Pemerintahan Daerah, J Kamal Farza, SH, MH, mendukung rencana pemekaran 6 daerah kabupaten/kota baru di Aceh. 

« 1 2 »