DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 kembali menjadi perbincangan publik. Isu yang berkembang menyebutkan dana Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKA) dialihkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Perdebatan itu kian meluas di ruang publik dan media sosial.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, meminta publik dan pihak legislatif untuk bersikap objektif dan proporsional dalam membedah postur anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Aceh tahun 2026 yang mencapai Rp 1,5 triliun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menjelaskan bahwa pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh dilakukan secara teknokratis dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kapasitas fiskal daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah Aceh, hingga saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menerimanya dengan nominal bervariasi, bahkan mencapai angka yang sangat tinggi di sejumlah jabatan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kanwil Kemenkum Aceh menggelar rapat harmonisasi untuk mempercepat perubahan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PNS Kabupaten Aceh Besar. Rapat ini diadakan pada Rabu (13/08/2025) di ruang Law Center Kanwil Kemenkum Aceh, diikuti oleh berbagai pihak terkait.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memastikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibayarkan secara bertahap. Kebijakan ini diambil untuk memastikan keteraturan keuangan daerah sekaligus mengakomodir kebutuhan pegawai.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mempertanyakan apakah seluruh gaji guru dan dosen harus ditanggung negara, menuai kritik keras dari mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menanggapi aksi unjuk rasa ratusan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin, yang digelar di lobi utama Kantor Gubernur Aceh, Jumat (18/7/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mendesak Pemerintah Aceh memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di lingkungan Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Keresahan mengemuka di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh, khususnya dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selama dua tahun terakhir, ribuan tenaga teknis dan tenaga kesehatan yang berstatus PPPK mengaku tidak pernah menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), sebuah hak dasar yang semestinya mereka terima layaknya rekan mereka sesama ASN dari jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Aceh menyampaikan keprihatinan dan aspirasi terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang selama dua tahun berturut-turut belum mereka terima sama sekali.
DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tengah mempersiapkan proses pencairan gaji ke-13 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), DPRK, dan PPPK, di lingkungan Pemkab Aceh Timur.
DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Sekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari hingga Maret 2025. Besaran TPP yang seharusnya diterima bervariasi antara Rp598 ribu hingga Rp17 juta per bulan, tergantung pada kelas jabatan masing-masing pegawai.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Komunikasi ASN PPPK Pemerintah Aceh, yang dipimpin oleh Zuhdi Abrar S.Kep, mengadakan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, pada Jumat (21/3/2025) di ruang kerjanya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dr. Nasrul Zaman, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif E-Trust, menilai belum diterimanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau jasa medis oleh pegawai Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) mencerminkan kegagalan dalam menerjemahkan Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2023. Pergub tersebut seharusnya memberi pilihan antara TPP atau jasa medis bagi tenaga kesehatan, namun hingga kini implementasinya dinilai tidak adil dan tidak transparan.
DIALEKSIS | Tajuk - Reaksi keras tenaga kesehatan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 15 Tahun 2024 harus direspon cepat oleh gubernur, juga DPR Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Keluhan pilu datang dari kalangan tenaga kesehatan (nakes) dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Aceh. Selama tiga bulan berturut-turut, Januari hingga Maret 2025, hak mereka atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis belum juga cair. Informasi ini ramai beredar di sejumlah pemberitaan, mendorong Dialeksis memastikan kejelasan langsung ke pihak terkait.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keluhan pilu menggema di kalangan tenaga kesehatan (nakes) dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Aceh. Selama tiga bulan berturut - turut Januari hingga Maret 2025 hak mereka atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis tak kunjung cair. Padahal, Lebaran tinggal sepekan lagi.
DIALEKSIS.COM | Sinabang - Penjabat Bupati Simeulue Teuku Reza Fahlevi, M.M, Kamis (27/2/2025) mengistruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) melalui Pj. Sekda Dodi Juliardi Bas, S.STP M.M, untuk segera mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan TPP ASN dan Gaji Tenaga Kontrak Daerah Desember 2024 ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Simeulue.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi, S.Pd., M.Pd., mendesak eksekutif segera membayarkan kekurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru bersertifikasi pada tahun 2024.