Rabu, 24 September 2025
Beranda / /

  • FKONITA dan PB POSSI Apresiasi Pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024
    Olahraga | sekitar 1 jam lalu
    FKONITA dan PB POSSI Apresiasi Pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Forum Komunikasi KONI Kota Seluruh Indonesia (FKONITA) menyambut baik pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Prestasi. Kebijakan ini sebelumnya dinilai merugikan proses pembinaan olahraga di daerah dan memicu penolakan dari berbagai wilayah.

  • OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gayo Perseroda
    Ekonomi | 12 hari lalu
    OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gayo Perseroda

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gayo Perseroda yang beralamat di Jalan Mahkamah No. 151, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pencabutan tersebut efektif berlaku sejak 9 September 2025, sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.03/2025.

  • Tambang Rusak Lingkungan, BEM FP USK Tuntut Pemerintah Cabut Izin PT MGK
    Aceh | 26 hari lalu
    Tambang Rusak Lingkungan, BEM FP USK Tuntut Pemerintah Cabut Izin PT MGK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) menilai keberadaan perusahaan tambang emas PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) di kawasan Woyla, Aceh Barat melanggar aturan dan mengancam keselamatan hidup masyarakat.

  • 571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Siap Cabut Hak Bantuan
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Siap Cabut Hak Bantuan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam aktivitas judi online. Ia menyatakan bahwa mereka akan dievaluasi secara serius, bahkan bisa kehilangan hak menerima bantuan negara.

  • Bupati Aceh Besar akan Cabut Izin Pangkalan LPG Subsidi 3 Kg yang Nakal
    Aceh | 2 bulan lalu
    Bupati Aceh Besar akan Cabut Izin Pangkalan LPG Subsidi 3 Kg yang Nakal

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Banyaknya keluhan masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan LPG bersubsidi 3 Kg, diduga karena permainan pangkalan yang nakal dalam pendistribusiannya. Bupati Aceh Besar H Muharram Idris meminta kepada pihak PT. Pertamina Patra Niaga, bila menemukan pangkalan nakal dan menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar dicabut izinnya. 

  • PBSA Minta Cabut Permendagri 4 Pulau Aceh
    Aceh | 3 bulan lalu
    PBSA Minta Cabut Permendagri 4 Pulau Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di Perairan Barat Daya Aceh menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuai kecaman dari berbagai kalangan. Persatuan Barat Selatan Aceh (PBSA) menyatakan bahwa Peraturan Mendagri tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh (UPPA).

  • Saksi Kunci Cabut BAP, Kuasa Hukum H Mawardi Yakin Kliennya Akan Bebas
    Aceh | 4 bulan lalu
    Saksi Kunci Cabut BAP, Kuasa Hukum H Mawardi Yakin Kliennya Akan Bebas

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pengadilan Negeri Meulaboh kembali menggelar sidang lanjutan pada Senin (5/5/2025), terkait perkara dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh H. Mawardi Basyah, anggota DPRA periode 2024-2029. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

  • KKI Pastikan Dokter Tersangka Pelecehan Seksual Dicabut Hak Praktiknya Seumur Hidup
    Pemerintahan | 5 bulan lalu
    KKI Pastikan Dokter Tersangka Pelecehan Seksual Dicabut Hak Praktiknya Seumur Hidup

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) langsung mengambil langkah tegas terhadap dr. P, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

  • Pemerintah Tegas Cegah Penyelewengan Pupuk Subsidi, Mentan Amran Janji Tindak Pelaku
    Pemerintahan | 8 bulan lalu
    Pemerintah Tegas Cegah Penyelewengan Pupuk Subsidi, Mentan Amran Janji Tindak Pelaku

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk penyelewengan yang terjadi terkait distribusi dan harga pupuk subsidi di Indonesia. Amran mengungkapkan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, pihak terkait akan segera ditindak tegas. 

  • DPMPTSP Aceh: Tak Sampaikan LKPM Bisa Dicabut Izin Usaha
    Pemerintahan | 10 bulan lalu
    DPMPTSP Aceh: Tak Sampaikan LKPM Bisa Dicabut Izin Usaha

    DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menyelenggarakan Bimtek/Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) angkatan XV/XVI yang dilaksanakan di Nagan Raya, Jumat (22/11/2024).

  • Tanggapi Saran Kemendagri, KKR Aceh: Komitmen Kami Melaksanakan Mandat dan Tugas Tidak Berubah
    Aceh | 10 bulan lalu
    Tanggapi Saran Kemendagri, KKR Aceh: Komitmen Kami Melaksanakan Mandat dan Tugas Tidak Berubah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat rekonsiliasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menanggapi saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.

  • Kemendagri Sarankan Aceh Cabut Qanun KKR dan Ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi
    Nasional | 10 bulan lalu
    Kemendagri Sarankan Aceh Cabut Qanun KKR dan Ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dilansir media dialeksis.com, Senin (11/11/2024), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 7 November 2024, terdapat tanggapan resmi terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang membahas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 

« 1 2 »

bpka - maulid