DIALEKSIS.OM | Kolom - Dari Marini, saya mendapat undangan jadi peserta dari Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan. Saya hadir lebih cepat dari tepat waktu, tiga puluh menit sebelum acara dimulai, lalu tiba Muslahuddin Daud, panitia dan peserta lainnya menyusul kemudian.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan lembaganya siap melaksanakan pemilihan umum terpisah antara pemilu nasional, dan daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh, menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 dengan meriah. Acara pembukaan ditandai dengan tabuhan rapa’i yang berlangsung di Alun-alun, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Minggu (20/7/2025) malam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar webinar bertajuk Legitimasi Demokrasi Lokal Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk akademisi dan praktisi pemilu, untuk membedah dampak dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap masa depan demokrasi lokal di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Terkait itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengelaborasi bahwa langkah tegas pemerintah harus diterapkan untuk perbaikan tata niaga perberasan. Menurutnya, tenggat waktu selama 2 minggu telah diberikan agar produsen beras dapat melakukan evaluasi dan perbaikan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Satgas Pangan Polri kembali memeriksa sejumlah produsen beras sebagai upaya penyelidikan kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras. Kepala Satgas pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan bahwa penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg lainnya.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dalam rangka tridharma perguruan tinggi, Tim akademisi Program Studi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar (FPIK UTU) gelar kegiatan Edukasi dan sosialisasi pengenalan teknologi BuDar (Bubu Dasar) ikan demersal ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal kepada nelayan tradisional Lhok Kuala Bubon, kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Sebagai bagian dari komitmen Universitas Teuku Umar (UTU) dalam memberdayakan masyarakat pesisir, tim dosen dan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK UTU) menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Edukasi dan Sosialisasi Cara Penanganan, Sanitasi, dan Higiene Pascapanen Hasil Tangkapan.” 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk menjaga mutu dan keamanan pakan ternak yang beredar di masyarakat. 

DIALEKSIS.COM | Takengon - PLN Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, putuskan lima aliran listrik yang digunakan nelayan untuk penerangan alat tangkap ilegal di Danau Lut Tawar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Negeri Banda Aceh resmi melimpahkan perkara jinayat terhadap dua orang terdakwa, QH (20 tahun) dan RA (21 tahun), ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada Rabu, 19 Juni 2025. Keduanya didakwa melakukan perbuatan liwath sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Universitas Teuku Umar (UTU) menjalin kerja sama bersama Yayasan Advokasi Raya Aceh (YARA), dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Aceh.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dosen Program studi Perikanan FPIK Universitas Teuku Umar menggelar kegiatan edukasi penerapan mutu produk terasi melalui Pemilihan Bahan Baku, Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP), dan Sanitasi Hygiene dalam Proses Produksi Terasi yang merupakan serangkaian kegiatan dari program pemberdayaan berbasis masyarakat melalui hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia (DPPM) BIMA. 

DIALEKSIS.COM | Jantho - Bupati Aceh Besar Muharram Idris yang diwakili Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP, secara resmi menutup pelaksanaan seleksi Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) tingkat Kabupaten Aceh Besar yang berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Minggu (6/7/2025).

DIALEKSIS.COM | AS - Kebakaran hutan besar di California telah memicu perintah evakuasi dan penutupan jalan raya.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dalam rangka peningkatan kualitas pengolahan produk ikan asin di kabupaten Aceh Barat, tim akademisi dari Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar (UTU) memberikan sosialisasi kepada kelompok Poklahsar Camar Laut atau kelompok Ibu Rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan ikan asin di Desa Suak Indrapuri, kecamatan Johan Pahlawan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan permohonan uji materi Perkara No. 160/PUU/2023. Putusan ini membawa perubahan mendasar terhadap desain keserentakan pemilu di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. KPU menegaskan akan memberikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.

DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menjadi perhatian penting dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilihan umum akan dipisahkan antara pemilu nasional (untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu daerah atau lokal (untuk memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota). Pemisahan ini akan dilakukan dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Pilkada tidak lagi berada dalam rezim pemerintahan daerah menimbulkan sejumlah implikasi hukum dan kelembagaan dalam sistem kepemiluan di Aceh. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah perlunya penyesuaian terhadap lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, khususnya menyangkut dualisme kewenangan pengawasan.