Personel pertahanan sipil dan penyelamatan Bahrain bekerja di sebuah bangunan tempat tinggal, yang menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain, dihantam oleh drone Iran, di Muharraq, Bahrain, 28 Juni 2026. [Foto: Bahrain Police Media/Handout via Reuters]
DIALEKSIS.COM | Teheran - Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Bahrain serta Kuwait sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap lima target di wilayah Iran.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada Minggu (28/6/2026) mengonfirmasi telah menargetkan pangkalan udara Ali Al Salem milik Amerika Serikat di Kuwait serta markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Pelabuhan Salman, Bahrain.
Pemerintah Bahrain mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang dapat menggagalkan upaya deeskalasi konflik di kawasan. Sementara itu, Kuwait menyebut aksi Iran sebagai "agresi keji" dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatannya.
Serangan Iran terjadi sehari setelah militer AS menggempur sejumlah target di Sirik, Bandar-e Lengeh, dan Pulau Qeshm. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan serangan terhadap 10 sasaran militer Iran di sekitar Selat Hormuz dilakukan sebagai respons atas serangan drone Iran terhadap kapal tanker minyak Kiku.
Kapal berbendera Panama tersebut dilaporkan mengangkut lebih dari dua juta barel minyak mentah saat diserang ketika melintas di dekat Selat Hormuz pada Sabtu pagi. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menyatakan kapal mengalami kerusakan pada bagian anjungan, namun seluruh awak berhasil selamat.
Konflik di sekitar Selat Hormuz terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, kapal kontainer Ever Lovely berbendera Singapura juga dilaporkan terkena serangan drone pada Kamis tanpa menimbulkan korban jiwa.
Iran kemudian memperingatkan bahwa seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz wajib menggunakan jalur pelayaran yang telah ditentukan. Teheran menyatakan kapal yang keluar dari rute tersebut dianggap melanggar ketentuan dalam nota kesepahaman (MoU) gencatan senjata.
Situasi keamanan yang memburuk membuat Organisasi Maritim Internasional (IMO) menangguhkan rencana evakuasi kapal-kapal yang masih terjebak di kawasan Selat Hormuz.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada 17 Juni. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump memperingatkan bahwa Washington siap mengambil langkah militer yang lebih besar apabila situasi terus memburuk.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan AS terhadap fasilitas pemantauan di pesisir selatan negara itu. Teheran menilai aksi Washington melanggar nota kesepahaman serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus menunjukkan bahwa AS tidak memiliki komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz akan tetap berada di bawah pengawasan penuh Iran selama 30 hari ke depan. Ia memperingatkan bahwa setiap perkembangan baru atau campur tangan pihak lain hanya akan memperburuk situasi dan menunda normalisasi pelayaran di jalur strategis tersebut.
Kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran sebelumnya memberikan waktu 60 hari bagi kedua negara untuk merundingkan penghentian konflik yang pecah sejak akhir Februari. Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah jaminan kelancaran pelayaran komersial di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia.
Analis pertahanan Wolfgang Pusztai menilai baik Washington maupun Teheran sebenarnya tidak menginginkan konflik yang lebih luas. Namun, menurutnya, risiko eskalasi yang tidak disengaja tetap tinggi, terutama jika serangan mulai menimbulkan korban sipil atau menewaskan personel militer AS di kawasan Teluk. [cm-Aljazeera]
Sebelumnya
