Sekjen PBB Antonio Guterres. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton
DIALEKSIS.COM | Dunia - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan peringatan keras kepada para pemimpin dunia. Menurutnya, perdamaian, kesejahteraan, dan masa depan umat manusia tidak akan terwujud jika dunia terus membiarkan krisis iklim menghancurkan bumi.
Pesan tersebut disampaikan Guterres dalam konferensi pers terakhirnya sebagai Sekjen PBB di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Jumat (13/11/2026). Forum itu sekaligus menjadi konferensi iklim terakhir yang dihadirinya sebelum mengakhiri masa jabatan pada akhir Desember 2026.
"Anda tidak bisa membangun perdamaian di planet yang terbakar," tegas Guterres, sebagaimana dikutip dari laman resmi UN Climate Change.
Guterres mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya telah menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, ketahanan pangan, keamanan, hingga stabilitas politik global.
Bencana iklim, menurutnya, membuat jutaan manusia semakin rentan terhadap kemiskinan. Perubahan iklim juga memicu kelaparan, perpindahan penduduk, menambah beban utang negara, serta memperuncing persaingan dalam memperoleh sumber daya, terutama tanah dan air.
Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia. Ketika sumber daya semakin terbatas dan kehidupan masyarakat terancam, potensi konflik dan ketidakstabilan pun meningkat.
Guterres juga menyoroti ketidakadilan dalam penanganan krisis iklim. Negara-negara berkembang yang relatif kecil kontribusinya terhadap emisi global justru kerap menjadi pihak yang paling awal dan paling berat menanggung dampaknya.
Dunia Harus Berani Tinggalkan Energi Fosil
Dalam kesempatan tersebut, Guterres mendesak pemerintah berbagai negara mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil menuju energi bersih secara adil dan terencana.
Ia menilai ketergantungan terhadap minyak, gas, dan batu bara bukan hanya memperburuk pemanasan global, tetapi juga membuat perekonomian negara rentan terhadap gejolak harga energi dan ketegangan geopolitik.
Guterres memperingatkan, kenaikan suhu global melampaui ambang 1,5 derajat Celsius kini sulit dihindari. Bahkan, berdasarkan komitmen iklim negara-negara saat ini, suhu bumi diperkirakan dapat meningkat lebih dari 2,5 derajat Celsius pada akhir abad ini.
Untuk mencegah dampak yang lebih buruk, ia menyerukan pengurangan emisi secara drastis, sekitar 6 persen setiap tahun selama beberapa tahun ke depan.
Di tengah peringatan tersebut, COP31 menjadi arena penting bagi negara-negara dunia untuk merumuskan langkah konkret mengatasi krisis iklim.
Sejumlah agenda yang tengah diperjuangkan dalam perundingan itu antara lain meningkatkan porsi listrik menjadi 35 persen dari konsumsi energi final global pada 2035, menekan emisi metana, mempercepat transisi energi, serta memperkuat pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.
Namun, mencapai kesepakatan bukan perkara mudah. Perbedaan kepentingan ekonomi, ketergantungan terhadap energi fosil, serta tanggung jawab pendanaan antara negara maju dan berkembang masih menjadi tantangan dalam perundingan.
Warisan Guterres untuk Dunia
Hampir satu dekade memimpin PBB, Guterres dikenal sebagai salah satu tokoh dunia yang paling lantang menyuarakan bahaya krisis iklim. Ia berulang kali mengkritik lambannya tindakan pemerintah dan besarnya pengaruh industri bahan bakar fosil terhadap kebijakan global.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Guterres tetap menyimpan optimisme. Perkembangan teknologi dan semakin kompetitifnya energi terbarukan menunjukkan bahwa dunia memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan.
Persoalannya kini terletak pada keberanian dan kemauan politik para pemimpin dunia untuk bertindak.
Menjelang akhir masa jabatannya, Guterres meninggalkan pesan penting bagi penerusnya dan masyarakat internasional. Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi perubahan iklim sendirian.
Dunia berbagi satu planet dan satu masa depan. Karena itu, menyelamatkan bumi bukan semata-mata agenda lingkungan, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. [*]
Sebelumnya