Banjir Aceh Utara. [Foto: Dialeksis]

Dia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara untuk segera menyurati Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dalam penanganan banjir kali ini.

Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan banjir jangka pendek, Pon Yaya meminta stakeholder terkait untuk melakukan pengerukan sungai.

“Jadi air tidak mengendap selama berminggu-minggu di wilayah hunian masyarakat, sehingga sungai dapat menampung debit air akibat banjir kiriman atau genangan air hujan dan mengalirinya ke wilayah hilir dengan cepat,” kata Pon Yaya.

Politisi Partai Aceh ini meminta Pemerintah Pusat untuk dapat mengakomodir semua permintaan daerah dalam mengatasi banjir. Seperti yang telah disampaikan dalam beberapa pertemuan pada waktu lalu.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Forum Tata Ruang Provinsi Aceh, Dr Ir Mirza Irwansyah MBA MLA, pada dasarnya semua tata ruang di daerah rawan banjir sudah ada perencanaan kegiatan pola ruang dan struktur ruang antar kabupaten/kota masing-masing.

Dalam konteks banjir di Aceh Utara, menurutnya kabupaten tersebut sudah memiliki konsep tata ruang tersendiri. Hanya saja, secara spesifik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Aceh Utara perlu ditinjau kembali, misalnya apakah ada masalah yang perlu direvisi atau tidak.

Menurutnya, banjir yang terjadi antar hulu ke hilir disebabkan karena deforestasi (penggundulan hutan) di hulu. Kemudian karena pendangkalan sungai, atau terjadi karena erosi di sungai.