Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, sebanyak 414 kabupaten/kota atau sekitar 94,1 persen dari target tahun 2026 telah mencapai status eliminasi malaria. [Foto: dok. Kemenkes]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 414 kabupaten/kota atau sekitar 94,1 persen dari target tahun 2026 telah mencapai status eliminasi malaria. Pemerintah terus mempercepat upaya pengendalian penularan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kemajuan dalam upaya memutus rantai penularan malaria di Indonesia. Namun, daerah yang telah mencapai eliminasi tetap harus mempertahankan status tersebut, sementara wilayah yang masih menghadapi penularan perlu mempercepat berbagai intervensi.
"Pertahankan daerah yang telah eliminasi, percepat daerah yang belum, dan bersama kita wujudkan Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030," ujar Dante.
Hingga Juli 2026, Indonesia masih mencatat 346.866 kasus malaria. Karena itu, Kementerian Kesehatan terus memperkuat implementasi Peta Jalan Eliminasi Malaria 2025-2045 melalui berbagai strategi pencegahan dan pengendalian.
Intervensi yang dilakukan mencakup program Temukan, Obati, Kendalikan (TOKEN), Pemberian Obat Massal atau Mass Drug Administration (MDA), Targeted Drug Administration (TDA), serta Intermittent Preventive Treatment (IPTf) bagi kelompok berisiko.
Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Andi Saguni mengatakan, capaian 414 kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi menjadi salah satu indikator kemajuan pengendalian malaria di Indonesia.
"Capaian eliminasi terus menunjukkan kemajuan dengan 414 kabupaten/kota telah berhasil mencapai eliminasi malaria," kata Andi.
Pada 2026, Kementerian Kesehatan juga menetapkan dua provinsi dan tujuh kabupaten sebagai daerah yang berhasil mencapai eliminasi malaria. Dua provinsi tersebut yakni Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara tujuh kabupaten meliputi Langkat, Kepulauan Mentawai, Timor Tengah Selatan, Sumba Tengah, Purworejo, Halmahera Utara, dan Bintan.
Pemerintah daerah yang telah mencapai eliminasi didorong untuk menjaga status tersebut melalui penguatan surveilans, peningkatan kapasitas diagnosis dan pengobatan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. [in]
Sebelumnya1-gedungkbritokyo.jpg)
