DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hujan belum juga reda ketika laporan demi laporan masuk ke posko-posko darurat di Aceh dan Sumatera Utara. Di banyak tempat, suara telepon satelit terdengar putus putus, berusaha menembus gangguan jaringan yang lumpuh sejak banjir bandang dan longsor melumat 25 kabupaten/kota di dua provinsi tersebut.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, secara resmi mengumumkan keadaan darurat bencana setelah hujan deras yang melanda beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik. Akibatnya, beberapa akses jalan dan jembatan di kabupaten tersebut terputus.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta agar persoalan status lahan masyarakat Lampuuk yang saat ini diklaim sebagai kawasan hutan lindung dapat ditangani secara komprehensif dan mengedepankan asas keadilan bagi warga.
DIALEKSIS.COM | Cirebon - Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Indonesia melaksanakan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional ke-6 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang diselenggarakan selama 4 hari, 12 - 15 November 2025, tersebut dijadwalkan akan mengkaji 44 cagar budaya dari seluruh Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Muammar Alkadafi, menegaskan bahwa penempatan dosen dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sejalan dengan filosofi profesi dosen, amanat hukum nasional, maupun kebutuhan akademik jangka panjang perguruan tinggi di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan 36 bandar udara (bandara) umum sebagai bandar udara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 dan menetapkan 3 bandara khusus sebagai bandara internasional serta menetapkan Bandar Udara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Bandar Udara Internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meningkatkan status aktivitas Gunungapi Bur Ni Telong dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) per tanggal 2 Agustus 2025 pukul 06.00 WIB.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meminta dukungan dan menyampaikan aspirasi Pemerintah Aceh terkait status tanah wakaf Blang Padang, Banda Aceh, yang saat ini dikuasai sementara oleh pihak TNI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, mengungkapkan fakta terkait status kepemilikan lahan Blang Padang yang selama ini menjadi ikon ruang publik di jantung ibu kota Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dr. Usman Lamreung, menegaskan bahwa tanah Blang Padang secara historis adalah tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, bukan aset milik negara ataupun militer.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Aceh (PPA), Teuku Rayuan Sukma, menanggapi status lahan Blang Padang yang saat ini berada di bawah kendali Kodam Iskandar Muda (IM), dapat segera dikembalikan kepada nazir Masjid Raya Baiturrahman sebagai pemilik sah tanah wakaf tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), M. Jafar, menegaskan bahwa berdasarkan sejarah, Blang Padang adalah tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman, bukan milik Kodam Iskandar Muda sebagaimana tertulis di papan nama yang terpasang di lokasi tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kodam Iskandar Muda menyatakan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait polemik status lahan Blang Padang, Banda Aceh. Pihak Kodam menegaskan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang tunduk pada keputusan pimpinan di tingkat pusat, termasuk Presiden, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Akademisi Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, menegaskan bahwa keputusan kontroversial Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan status empat pulau milik Aceh harus direspons dengan mekanisme akuntabilitas yang tegas dan bermartabat. Ia menyebut, dalam praktik negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, seorang menteri yang melakukan kesalahan kebijakan tak segan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menyampaikan pernyataan tegas yang mendesak pemerintah pusat untuk tidak terus-menerus mengabaikan kepentingan dan kedaulatan wilayah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM mencatat sebanyak 53.579 WNI di luar negeri telah mengajukan permohonan penegasan status kewarganegaraan. Permintaan terbanyak berasal dari Malaysia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Para dosen dan tenaga kependidikan (tendik) dari 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) dari seluruh Indonesia memadati kawasan Istana Negara hari ini, Rabu (21/5/2025). Mereka datang dari Aceh hingga Merauke, menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini dinilai tak kunjung diselesaikan pemerintah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menerima audiensi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, beserta jajaran di Pendopo Wali Kota, Jumat (16/5/2025) pukul 14.00 WIB.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, H. Tarmizi, SP, MM dan wakil Bupati Said Fadheil, SH meningkatkan status Sekolah Dasar (SD) Swasta SP Teumarom menjadi Sekolah Dasar Negeri pada Senin (5/5/2025). Dalam kesempatan yang sama, Tarmizi juga menyerahkan secara simbolis anggaran sebesar Rp146 juta untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah tersebut.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dr. Uswatun Hasanah, M.SI, Ketua Forum ASN PPPK BAST Universitas Teuku Umar (UTU), mengecam ketidakadilan sistemik yang dialami ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BAST di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB).