DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Isu dan Propaganda Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh, Muhammad Ridwansyah, menyoroti pernyataan Hendra Budian, juru bicara calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pejabat Gubernur Aceh. Publik Aceh dikejutkan dengan fakta bahwa dalam lima bulan masa jabatan Bustami, sembilan izin usaha pertambangan diterbitkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang mengeluarkan sembilan izin tambang selama masa jabatannya dinilai bertentangan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Kritik tersebut disampaikan oleh peneliti kesehatan lingkungan Aceh, Yulizar Kasma.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru bicara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bustami Hamzah dan Teungku Fadhil Rahmi, Hendra Budian, menyatakan bahwa penerbitan izin tambang oleh Bustami saat menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Aceh adalah langkah strategis untuk menarik investasi dan menekan angka pengangguran di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Masyarakat Pro-Investasi (MPI), Aji Santana, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pansus Tambang DPRA yang baru saja merilis laporan hasil kerja mereka dalam rapat paripurna pada Jumat, 27 September 2024, di Gedung DPRA.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh membengkak, kini mencapai 64 IUP. Bahkan ketika Bustami Hamzah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh, 13 Maret hingga 15 Agustus 2024, ada 9 IUP yang dikeluarkan Pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menggelar sidang paripurna pada Rabu (4/9/2024), di Gedung Utama DPRA. Sidang tersebut mengusung tiga agenda penting, yakni pengesahan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, pembahasan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025, dan pengesahan pengurus Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) periode 2024-2027.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi), Mahmud Padang, mengingatkan tentang tingginya potensi transaksional menjelang Pemilu yang mempertaruhkan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh.

Menurutnya, izin pertambangan rawan dijadikan komoditas politik untuk meraih dukungan dan sumber logistik dalam menghadapi Pilkada di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 51 perusahaan di Aceh kini mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) untuk komoditas mineral dan batubara. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Aceh Besar, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Aceh Tamiang.

DIALEKSIS.COM| Indept - Nahdlatul Ulama (NU) sudah jauh jauh hari menerima tawaran Presiden Jokowi, agar Ormas ikut bagian dalam mengelola tambang. Namun tidak dengan Muhammadiyah, Ormas Islam ini justru bagaikan seorang gadis yang dipinang, malu-malu.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus gratifikasi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tumpahan minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) menggenangi ruas jalan nasional Tapaktuan-Subulussalam, tepatnya di Gunung Kapur, Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pada Selasa, 23 Juli 2024. Tumpahan CPO tersebut telah berhasil dibersihkan oleh personel kepolisian, dibantu petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) setempat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penindakan tambang ilegal berupa galian C di Desa Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie telah dilakukan sesuai prosedur, di mana ekskavator yang diamankan beroperasi di lokasi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat berwenang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Unit IV Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh yang dipimpin AKP Made Putra Yudistira mengamankan satu unit alat berat jenis ekskavator di lokasi tambang ilegal berupa galian C di Desa Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Senin, 24 Juni 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kelangkaan emas diperkirakan akan terjadi dalam waktu mendatang. Hal ini seiring dengan kesulitan industri pertambangan emas dalam mempertahankan pertumbuhan produksi karena logam mulia tersebut semakin jarang ditemukan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Abdul Hadi Abidin, Wakil Ketua Umum Kadin Aceh bidang BUMN & BUMD, mendesak Pemerintah Aceh dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melegalisasi penambangan minyak tradisional yang dikelola masyarakat. Hal ini bertujuan agar aktivitas tersebut dapat berkontribusi pada kemakmuran rakyat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar mengharapkan agar penegak hukum baik Kejaksaan RI, Polri maupun KPK bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kapal keruk emas yang diduga milik PT Indoasia Mineral Persada, di aliran sungai mas-tutut, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mengumumkan bahwa Qanun (Peraturan Daerah) Aceh mengenai Tambang Migas Rakyat sedang dalam proses pengesahan. Qanun ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mencegah praktik pertambangan ilegal yang marak terjadi di masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, mempertanyakan soal legalitas keberadaan Warga Negara Asing (WNA) serta kapal pengeruk emas yang berada di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Iqbal Piyeung, mendesak pemerintah untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang memiliki IUP namun tidak melakukan aktivitas penambangan. Iqbal menilai bahwa banyak perusahaan yang hanya memegang IUP untuk spekulasi ekonomi dengan menawarkan harga tinggi kepada investor baru yang ingin mengambil alih.