Beranda / /

  • Walau Mandatory Spending Tidak Ada Lagi, Anggaran Kesehatan 2025 Capai 6 Persen
    Pemerintahan | 19 hari lalu
    Walau Mandatory Spending Tidak Ada Lagi, Anggaran Kesehatan 2025 Capai 6 Persen

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan untuk tahun 2025 sekitar Rp217,3 triliun. Anggaran ini mencapai 6 persen total APBN 2025, meski mandatory spending atau kewajiban alokasi anggaran untuk kesehatan telah dihapus dalam UU Kesehatan No 17 Tahun 2023.

  • Kejati Selidiki Dugaan Mark-Up dan Anggaran Fiktif di BGP Aceh Kerugian Rp75 Miliar
    Polkum | 25 hari lalu
    Kejati Selidiki Dugaan Mark-Up dan Anggaran Fiktif di BGP Aceh Kerugian Rp75 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran di Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh untuk tahun anggaran 2022-2023. Dugaan korupsi ini melibatkan dana sebesar lebih dari Rp75 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

  • Koalisi NGO HAM Perkuat Draf Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh
    Polkum | 25 hari lalu
    Koalisi NGO HAM Perkuat Draf Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM saat ini sedang menfinalkan draf model reparasi berbasis korban, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi para korban pelanggaran HAM di Aceh. Menurut Direktur Koalisi NGO HAM, model ini dipilih berdasarkan masukan langsung dari korban, mencerminkan suara mereka dalam proses pemulihan.

  • Panwaslih Aceh Selidiki Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai BPKS dalam Kampanye Cagub
    Polkum | 27 hari lalu
    Panwaslih Aceh Selidiki Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai BPKS dalam Kampanye Cagub

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memastikan seluruh kegiatan pemilu berjalan sesuai aturan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh terus mendalami laporan dugaan pelanggaran netralitas terkait kehadiran seorang pejabat publik pada kegiatan kampanye calon gubernur.

  • Dilema APBA: Ketika Daerah Terpenjara Regulasi
    Pemerintahan | 29 hari lalu
    Dilema APBA: Ketika Daerah Terpenjara Regulasi

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Memasuki tahun anggaran 2025, dinamika politik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Aceh (APBD) semakin kompleks dengan hadirnya berbagai regulasi baru dari pemerintah pusat. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah.

  • Kabinet Prabowo-Gibran: Tantangan Ekonomi dan Efisiensi Anggaran
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Kabinet Prabowo-Gibran: Tantangan Ekonomi dan Efisiensi Anggaran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Susunan Kabinet Prabowo-Gibran telah diumumkan dan langsung menjadi sorotan. Pimpinan Redaksi Infobank, Eko B. Supriyanto, memberikan pandangannya terkait hal ini. Kabinet Merah Putih, menurutnya, masih diwarnai nama-nama lama, terutama di tim ekonomi. Beberapa pihak menyebut susunan ini masih membawa aroma pemerintahan Jokowi, dengan kehadiran sejumlah perwakilan partai, profesional, serta tim pendukung Prabowo-Gibran.

  • Pilu Kisah Guru Jadi Pemulung, Legislator Dorong Anggaran Pendidikan Satu Pintu
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Pilu Kisah Guru Jadi Pemulung, Legislator Dorong Anggaran Pendidikan Satu Pintu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota DPR RI Dede Yusuf mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi sistem pos anggaran pendidikan yang selama ini tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Menurutnya, anggaran pendidikan semestinya satu pintu di Kementerian Pendidikan demi memaksimalkan kualitas layanan pendidikan, termasuk dalam hal kesejahteraan guru.

  • Partai Aceh Siap Lanjutkan Kasus KIP ke DKPP Jika Panwaslih Tidak Bertindak
    Polkum | 1 bulan lalu
    Partai Aceh Siap Lanjutkan Kasus KIP ke DKPP Jika Panwaslih Tidak Bertindak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partai Aceh secara resmi melaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Langkah ini diambil setelah KIP Aceh diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024, yang dianggap merugikan proses demokrasi di wilayah tersebut.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »