Beranda / /

  • BPJPH dan BI Sinergikan Digitalisasi Layanan Jaminan Produk Halal
    Pemerintahan | 18 hari lalu
    BPJPH dan BI Sinergikan Digitalisasi Layanan Jaminan Produk Halal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) melakukan koordinasi untuk memperkuat digitalisasi layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

  • JKA, Komitmen Pemerataan Kesehatan Masyarakat Ala Pemerintah Aceh
    Aceh | 25 hari lalu
    JKA, Komitmen Pemerataan Kesehatan Masyarakat Ala Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Jaminan Kesehatan Aceh merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Aceh, khususnya melalui bantuan iuran dan fasilitas pelayanan kesehatan.

  • Indonesia dan Singapura Tandatangani MoU Jaminan Produk Halal
    Nasional | 3 bulan lalu
    Indonesia dan Singapura Tandatangani MoU Jaminan Produk Halal

    DIALEKSIS.COM | Singapura - Indonesia dan Singapura baru saja melakukan perjanjian kerja sama atau MoU Jaminan Produk Halal (JPH). Sinergi ditandai dengan penandatanganan MoU on Cooperation in the Quality Assurance on Halal Product.

  • Indonesia Bahas Saling Pengakuan Sertifikasi Halal dengan Inggris
    Nasional | 9 bulan lalu
    Indonesia Bahas Saling Pengakuan Sertifikasi Halal dengan Inggris

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Target Indonesia untuk menjadi produsen nomor satu industri halal dunia terus diupayakan. Salah satunya dengan membangun kerja sama jaminan produk halal (JPH) dengan negara lain. Terbaru, Indonesia membahas rencana kerja sama saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris.

  • Tahun 2023, KONI Aceh Daftarkan 761 Peserta BPJAMSOSTEK
    Aceh | 1 tahun lalu
    Tahun 2023, KONI Aceh Daftarkan 761 Peserta BPJAMSOSTEK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk terus memberikan perlindungan jaminan sosial, di tahun 2023, KONI Aceh mendaftarkan sebanyak 761 orang sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenakerjaan (BPJAMSOSTEK).

    Dari 761 peserta, 620 diantaranya adalah atlet dan pelatih yang tergabung dalam program Pemusatan latihan daerah (Pelatda) KONI Aceh tahun 2023, dan para pengurus serta staf KONI Aceh. 

  • Kesalahan Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual
    Aceh | 2 tahun lalu
    Kesalahan Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia menyatakan, kasus kekerasan seksual memang tidak boleh dilakukan upaya damai, karena di UU TPKS tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku tapi juga mengatur bagaimana melindungi korban. 

  • Habibi Inseun: Angka Pengangguran Aceh Capai 150 Ribu Jiwa
    Aceh | 2 tahun lalu
    Habibi Inseun: Angka Pengangguran Aceh Capai 150 Ribu Jiwa

    DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Aceh, Habibi Inseun mengatakan, angka pengangguran di Aceh saat ini capai 150 ribu dari 2,3 juta angkatan kerja.

  • Nilai Rugikan Pekerja, PKS Minta Permenaker Soal JHT Dicabut
    Nasional | 2 tahun lalu
    Nilai Rugikan Pekerja, PKS Minta Permenaker Soal JHT Dicabut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan membuat pekerja kehilangan jaring pengaman saat terjadi PHK.

  • Komisi IX Minta Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Segera Realisasi JKP
    Nasional | 3 tahun lalu
    Komisi IX Minta Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Segera Realisasi JKP

    Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk segera merealisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun demikian, Komisi IX mengingatkan realisasi JKP wajib dilaksanakan tanpa mengurangi manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

« 1 2 »