Senin, 28 Juli 2025
Beranda / /

  • Polres Bener Meriah Mediasi Perkelahian Warga, Berakhir Damai Secara Kekeluargaan
    Aceh | 1 hari lalu
    Polres Bener Meriah Mediasi Perkelahian Warga, Berakhir Damai Secara Kekeluargaan

    DIALEKSIS.COM | Bener Meriah - Upaya penyelesaian konflik antarwarga kembali berhasil difasilitasi oleh Polsek Bandar melalui jalur mediasi. Kali ini, kesalahpahaman yang berujung perkelahian antara dua warga Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, diselesaikan secara damai dan kekeluargaan pada Minggu (27/7/2025) di ruang Unit Reskrim Polsek Bandar, Kampung Mutiara.

  • Bangun Kekebalan Komunitas, Jadwal Imunisasi Anak Sekolah 2025 Resmi Dirilis
    Pemerintahan | 2 hari lalu
    Bangun Kekebalan Komunitas, Jadwal Imunisasi Anak Sekolah 2025 Resmi Dirilis

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah kembali menggelar Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2025 mulai Agustus hingga November mendatang. Program tahunan ini merupakan langkah strategis melindungi anak-anak usia sekolah dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), serta mendukung target eliminasi campak-rubella pada 2026 dan eradikasi polio di Indonesia.

  • Alarm UNRWA: 1 dari 10 Anak di Gaza Kekurangan Gizi
    Dunia | 12 hari lalu
    Alarm UNRWA: 1 dari 10 Anak di Gaza Kekurangan Gizi

    DIALEKSIS.COM | Palestina - Satu dari 10 anak yang diperiksa di klinik-klinik di Gaza yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengalami malnutrisi, seiring melonjaknya angka kelaparan anak-anak di wilayah tersebut di tengah blokade Israel yang terus berlanjut terhadap bantuan kemanusiaan.

  • Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana
    Polkum | 14 hari lalu
    Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.

  • Wakil Rakyat Bukan Centeng Kekuasaan
    Kolom | 16 hari lalu
    Wakil Rakyat Bukan Centeng Kekuasaan

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.

  • Arogansi Kekuasaan, Ketika Pejabat Menggadaikan Koordinasi Demi Ambisi
    Tajuk | 16 hari lalu
    Arogansi Kekuasaan, Ketika Pejabat Menggadaikan Koordinasi Demi Ambisi

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Belum kering tinta pemanggilan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan oleh Polda Aceh terkait dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp728 miliar, publik justru disuguhi tontonan memalukan dari seorang pejabat tinggi. Alih - alih mendukung proses hukum yang sah dan transparan demi menguak kebenaran penggunaan dana publik, yang muncul adalah sikap arogansi yang mencederai prinsip dasar pemerintahan: komunikasi dan koordinasi.

  • Gubernur Aceh Ajak Syarikat Islam Terus Menjadi Kekuatan Moral dan Intelektual Umat
    Aceh | 17 hari lalu
    Gubernur Aceh Ajak Syarikat Islam Terus Menjadi Kekuatan Moral dan Intelektual Umat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengajak seluruh jajaran Syarikat Islam Aceh untuk terus memperkuat peran sebagai kekuatan moral dan intelektual umat. Pesan ini disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Plt Sekda Aceh, M. Nasir pada acara Lokakarya Syarikat Islam Leaders Forum (SILF) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (10/7/2025).

  • Menkum Tegaskan Komitmen Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual di Sidang Umum WIPO
    Dunia | 19 hari lalu
    Menkum Tegaskan Komitmen Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual di Sidang Umum WIPO

    DIALEKSIS.COM | Jenewa - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong transformasi digital dalam sistem kekayaan intelektual (KI) nasional. Pernyataan itu disampaikan Supratman saat mewakili Indonesia dalam pembukaan Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, Selasa (8/7/2025).

  • Meutya Hafid: Industri Gim Harus Lindungi Anak dari Konten Kekerasan
    Hankam | 22 hari lalu
    Meutya Hafid: Industri Gim Harus Lindungi Anak dari Konten Kekerasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam ekosistem industri gim nasional. Hal ini disampaikan saat membuka forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect di Bandung, Sabtu (5/7/2025), yang dihadiri para pengembang gim perempuan dari berbagai daerah.

  • Pohon “Jeju” di Ulee Lheue: Antara Estetika, Identitas Lokal, dan Kekeliruan Nama
    Opini | 22 hari lalu
    Pohon “Jeju” di Ulee Lheue: Antara Estetika, Identitas Lokal, dan Kekeliruan Nama

    DIALEKSIS.COM | Opini - Sebuah pohon bermekaran kuning cerah di tepi jalan kawasan Pantai Ulee Lheue mendadak viral di media sosial. Dijuluki “pohon Jeju” oleh warganet, pohon ini menjadi magnet wisata dadakan karena keindahannya yang dianggap menyerupai lanskap musim semi di Pulau Jeju, Korea Selatan. Namun, di balik pesona estetiknya, pohon ini justru memicu perdebatan identitas dan kekeliruan nomenklatur.

  • Irwandi Yusuf Akhirnya Jalani Pemeriksaan Terkait Dugaan Korupsi KEK Arun
    Polkum | 24 hari lalu
    Irwandi Yusuf Akhirnya Jalani Pemeriksaan Terkait Dugaan Korupsi KEK Arun

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah sempat diberitakan mangkir, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe periode 2018-2024.


  • Jum'at Curhat di Aceh Barat, Kapolres Soroti Kekerasan Seksual dan Kenakalan Remaja
    Aceh | 24 hari lalu
    Jum'at Curhat di Aceh Barat, Kapolres Soroti Kekerasan Seksual dan Kenakalan Remaja

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, menegaskan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang aman bagi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual dan kenakalan remaja. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Jum’at Curhat bersama para guru dan pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

  • Ini Respons PT Pelindo terkait Dua Eks Pegawai Diperiksa soal KEK Arun
    Polkum | 26 hari lalu
    Ini Respons PT Pelindo terkait Dua Eks Pegawai Diperiksa soal KEK Arun

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Lhokseumawe, memberikan komentar terkait kabar dua mantan pegawai dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Kawasan Ekonomi (KEK) Arun yang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, sejak 10 Juni 2025 lalu.

  • Dua Kali Dipanggil, Irwandi Yusuf Belum Penuhi Panggilan Kejari Lhokseumawe
    Aceh | 26 hari lalu
    Dua Kali Dipanggil, Irwandi Yusuf Belum Penuhi Panggilan Kejari Lhokseumawe

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kedua kalinya mantan Gubernur Provinsi Aceh, Irwandi Yusuf, tidak memenuhi panggilan Kejari Lhokseumawe. 

    Berdasarkan jadwal dari Jaksa, per 02 Juli 2025 harusnya menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe. 


  • Soal Korupsi KEK Arun, Delapan Pejabat BUMN Belum Penuhi Panggilan Jaksa
    Polkum | 26 hari lalu
    Soal Korupsi KEK Arun, Delapan Pejabat BUMN Belum Penuhi Panggilan Jaksa

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim Penyidik Kejari Lhokseumawe, telah memeriksa 18 pejabat BUMN, terkait penyelikan kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Namun delapan dan mantan Gubernur, Irwandi Yusuf, belum memenuhi panggilan Jaksa.


  • Kejari Lhokseumawe Telah Periksa 18 Pejabat BUMN terkait Dugaan Korupsi KEK Arun
    Polkum | 26 hari lalu
    Kejari Lhokseumawe Telah Periksa 18 Pejabat BUMN terkait Dugaan Korupsi KEK Arun

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sampai saat ini penyelidikan kasus dugaan dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe, masih bergulir di Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Setidaknya sudah 18 pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diperiksa oleh penyidik sejak. 




« 1 2 3 4 5 6 7 8 »