DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mulai menjajaki pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan persoalan tata kelola royalti di Indonesia masih banyak terkait trust issue. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah tersedia di seluruh kelurahan Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta. Langkah ini disebut sebagai upaya pemerataan akses hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat capaian kinerja signifikan selama 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan transformasi digital menjadi kunci peningkatan layanan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan instrumen hukum internasional tentang tata kelola royalti di lingkungan digital melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini diberi nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya sehari setelah permohonan diajukan secara online.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan itu disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar rapat harmonisasi rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang dasar pengenaan pajak alat berat produksi sebelum 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai III Gedung BPKA, Rabu (3/9/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menjadi objek audit ketaatan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025. Audit ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum RI melalui Inspektorat Wilayah V.
DIALEKSIS.com | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meluncurkan program Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Kekayaan Intelektual (KI) pada Rabu (13/8/2025) lalu.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Vincent Verhaag, suami dari artis Jessica Iskandar, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Vincent mendapatkan status sebagai WNI setelah mengikuti prosedur pewarganegaraan di Kementerian Hukum (Kemenkum).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa sebanyak 1.178 narapidana telah dinyatakan lolos verifikasi administratif untuk program amnesti yang menjadi bagian dari agenda hukum dan kemanusiaan Presiden Prabowo Subianto.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp512,2 miliar dari dua sektor utama, yakni Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) selama periode April -Juni 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sejumlah capaian strategis selama periode triwulan II (April - Juni) 2025, mulai dari pembentukan RUU prioritas nasional, penyediaan bantuan hukum, hingga proses naturalisasi empat atlet sepak bola putri.
DIALEKSIS.COM | Palembang - Akses keadilan kini makin merata di Indonesia, setelah Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat sejarah sebagai provinsi pertama yang membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Total 3.258 desa/kelurahan di Sumsel kini memiliki Posbankum aktif.
DIALEKSIS.COM | Tapanuli Utara - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan kemudahan legalitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas dan bersaing secara berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengesahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), menjelang peresmian resmi oleh Presiden pada 21 Juli 2025.