Minggu, 15 November 2026
Beranda / /

  • Dosen UTU Minta DPRA Segera Sahkan Qanun Pertambangan Rakyat, Soroti K3 dan Lingkungan
    Polkum | 1 bulan lalu
    Dosen UTU Minta DPRA Segera Sahkan Qanun Pertambangan Rakyat, Soroti K3 dan Lingkungan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) didorong segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Qanun Pertambangan Rakyat menjadi regulasi resmi.

  • MISSION XIII 2026, Masa Depan Tambang Butuh SDM Kompeten dan Berwawasan Lingkungan
    Aceh | 1 bulan lalu
    MISSION XIII 2026, Masa Depan Tambang Butuh SDM Kompeten dan Berwawasan Lingkungan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK) menghadirkan ruang diskusi nasional mengenai masa depan industri pertambangan dalam Seminar Tambang Nasional MISSION XIII 2026 di Aula Anjong Mata, Banda Aceh, Minggu (4/10/2026).

  • Taufik, dari Dinas Pertambangan hingga Kursi Plt Sekda Aceh
    Soki | 2 bulan lalu
    Taufik, dari Dinas Pertambangan hingga Kursi Plt Sekda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Taufik, S.T., M.Si., bukan nama baru dalam jajaran Pemerintah Aceh. Birokrat berlatar belakang teknik sipil itu telah meniti karier lebih dari tiga dekade sebelum akhirnya dipercaya mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh.



  • Ketua IAGI Aceh: Akar Persoalan Bukan Tambang Ilegal, tetapi Tata Kelola Pertambangan
    Berita | 4 bulan lalu
    Ketua IAGI Aceh: Akar Persoalan Bukan Tambang Ilegal, tetapi Tata Kelola Pertambangan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Aceh sekaligus Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Ir. Joni, S.T., M.T., Ph.D, menilai persoalan utama pertambangan di Indonesia, termasuk di Aceh, bukan semata-mata keberadaan tambang ilegal. Yang jauh lebih mendasar adalah lemahnya tata kelola yang belum mampu menjadikan aktivitas pertambangan legal lebih menarik dibandingkan praktik ilegal.



  • Lembaga Wali Nanggroe Susun Peraturan Pengelolaan Hutan Adat dan Pertambangan Aceh
    Aceh | 4 bulan lalu
    Lembaga Wali Nanggroe Susun Peraturan Pengelolaan Hutan Adat dan Pertambangan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Wali Nanggroe Aceh mulai menyusun Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe tentang Pengelolaan Hutan, Hutan Adat, dan Pertambangan Aceh sebagai upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat adat.

  • Penasehat yang Membongkar Sekat Etika Sendiri
    Analisis | 4 bulan lalu
    Penasehat yang Membongkar Sekat Etika Sendiri

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Ada batas tak tertulis yang biasanya dijaga ketat oleh siapa pun yang duduk di lingkaran inti kekuasaan, yaitu jangan biarkan publik membaca retak di dalam internal pemerintahan. Batas itu yang justru dilanggar sendiri oleh Abu Salam, Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, ketika ia melontarkan narasi gubernur bayangan, kelemahan yang dimanfaatkan, dan tudingan investor buronan dalam satu paket pernyataan soal Beutong Ateuh.

  • Aliansi Jantho Bergerak Desak Pemkab dan Polisi Tutup PETI di Jantho Aceh Besar
    Polkum | 4 bulan lalu
    Aliansi Jantho Bergerak Desak Pemkab dan Polisi Tutup PETI di Jantho Aceh Besar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Jantho Bergerak mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar segera menutup serta menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga semakin meluas di kawasan hutan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

  • Aceh Jaya Usulkan 5 Wilayah Pertambangan Rakyat, Luas Capai 100 Hektare
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    Aceh Jaya Usulkan 5 Wilayah Pertambangan Rakyat, Luas Capai 100 Hektare

    DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh pada Rabu (24/6/2026). 

  • Kurangi Impor Energi, Kementerian ESDM Revisi Aturan Migas Nonkonvensional
    Ekonomi | 5 bulan lalu
    Kurangi Impor Energi, Kementerian ESDM Revisi Aturan Migas Nonkonvensional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan regulasi baru, terkait pengembangan minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK) dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026.

    Langkah itu diambil pemerintah sebagai upaya nyata untuk mendongkrak volume produksi migas nasional, sekaligus menekan ketergantungan impor energi di tengah fluktuasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

  • Tambang Ramah Lingkungan? Ini Jawabannya
    Opini | 5 bulan lalu
    Tambang Ramah Lingkungan? Ini Jawabannya

    DIALEKSIS.COM | Opini - Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan hidup, sektor pertambangan sering kali ditempatkan sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Berbagai kasus pencemaran sungai, kerusakan hutan, longsor, hingga konflik sosial yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan telah membentuk persepsi bahwa aktivitas tambang selalu identik dengan kerusakan alam. 

    Namun, jika ditelaah secara lebih proporsional, permasalahan sesungguhnya bukan terletak pada kegiatan pertambangannya, melainkan pada bagaimana kegiatan tersebut dikelola. Dengan kata lain, yang menjadi persoalan adalah tata kelola pertambangan yang buruk, bukan keberadaan sektor pertambangan itu sendiri.


  • Gelar FGD di Aceh Selatan, Keurukon Katibul Wali Bahas Regulasi Pertambangan dan Hutan Adat
    Aceh | 6 bulan lalu
    Gelar FGD di Aceh Selatan, Keurukon Katibul Wali Bahas Regulasi Pertambangan dan Hutan Adat

    DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Keurukon Katibul Wali bersama Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tuha Lapan Wali Nanggroe di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (13/5/2026).

  • Tokoh Muda Aceh Wacanakan Moratorium Tambang demi Mitigasi Bencana
    Polkum | 9 bulan lalu
    Tokoh Muda Aceh Wacanakan Moratorium Tambang demi Mitigasi Bencana

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tokoh muda Aceh, Zam Zam Mubarak, mewacanakan penerapan moratorium pertambangan di Aceh sebagai langkah strategis mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan. Gagasan tersebut disampaikannya dalam Muzakarah Tematik bertajuk “Resolusi Umat: Penanggulangan Bencana dengan Eko-Teologi” yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

  • Mahasiswa Teknik Pertambangan USK Raih Tiga Prestasi Nasional di Sriwijaya Mining Games 2025
    Nasional | 11 bulan lalu
    Mahasiswa Teknik Pertambangan USK Raih Tiga Prestasi Nasional di Sriwijaya Mining Games 2025

    DIALEKSIS.COM | Palembang - Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Tim kebanggaan Rimueng Nanggroe dari Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan (HMTP) Fakultas Teknik USK sukses meraih tiga gelar juara pada ajang Sriwijaya Mining Games 2025, kompetisi pertambangan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PERMATA Universitas Sriwijaya pada 17-21 November 2025.

  • Menuju B50, Kementerian ESDM Gelar Uji Jalan di Enam Sektor
    Nasional | 1 tahun lalu
    Menuju B50, Kementerian ESDM Gelar Uji Jalan di Enam Sektor

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), siap meluncurkan uji jalan program B50 (bahan bakar nabati dengan kandungan minyak sawit 50 persen) pada awal Desember 2025.

  • Kepala ESDM Aceh Jelaskan Tata Cara Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Aceh
    Polkum | 1 tahun lalu
    Kepala ESDM Aceh Jelaskan Tata Cara Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik, menjelaskan secara rinci tata cara Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Aceh sebagai salah satu langkah pemerintah Aceh untuk menertibkan kegiatan pertambangan ilegal dan membuka ruang legal bagi masyarakat agar dapat menambang secara sah, tertib, dan berkelanjutan.

  • Ipelmasra Minta Pemerintah Legalkan Wilayah Pertambangan Rakyat di Nagan Raya
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ipelmasra Minta Pemerintah Legalkan Wilayah Pertambangan Rakyat di Nagan Raya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra) Banda Aceh periode 2024-2029, Muhammad Irsal Muntazal, mengatakan kehadiran Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sangat penting agar aktivitas penambangan di daerah itu memiliki kejelasan hukum sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

  • Pertambangan Aceh Sumbang Rp 2,5 Triliun ke PNBP, Aceh Terima 80 Persen Bagi Hasil
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Pertambangan Aceh Sumbang Rp 2,5 Triliun ke PNBP, Aceh Terima 80 Persen Bagi Hasil

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sektor pertambangan di Aceh mencatatkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama delapan tahun terakhir. Sejak 2017 hingga 2025, total penerimaan yang berasal dari aktivitas tambang di provinsi ujung barat Indonesia itu mencapai sekitar Rp 2,5 triliun, dengan skema bagi hasil 80 persen untuk Aceh dan 20 persen untuk pemerintah pusat.



  • Pertambangan Aceh: Harapan atau Luka?
    Aceh | 1 tahun lalu
    Pertambangan Aceh: Harapan atau Luka?

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Masa depan pertambangan Aceh berdiri di persimpangan yang penuh tanda tanya. Di satu sisi, potensi sumber daya tampak sebagai harapan untuk mempercepat kesejahteraan; di sisi lain, jejak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan bisa berubah menjadi ancaman berkepanjangan jika tata kelola gagal menjawab kepentingan rakyat.

  • ESDM Aceh Dorong Pertambangan Rakyat Legal dan Berkelanjutan
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    ESDM Aceh Dorong Pertambangan Rakyat Legal dan Berkelanjutan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, ST, MT, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sektor pertambangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Aceh.

  • ForBina: Dorong Qanun Pertambangan Rakyat dan Kolaborasi dengan PT PEMA
    Aceh | 1 tahun lalu
    ForBina: Dorong Qanun Pertambangan Rakyat dan Kolaborasi dengan PT PEMA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak boleh hanya berhenti pada ultimatum terhadap tambang ilegal, tetapi harus segera menyiapkan Qanun tentang Pertambangan Wilayah Rakyat (WPR). 

  • « 1 2 3 »