Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti, ke Banda Aceh dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dan penyerahan bantuan revitalisasi tahun 2026, Selasa (23/6/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu langkah yang kini didorong adalah penguatan sekolah inklusi di sekolah-sekolah umum agar seluruh anak, tanpa terkecuali, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti, ke Banda Aceh dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dan penyerahan bantuan revitalisasi tahun 2026, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa sekolah inklusi menjadi solusi penting untuk menjawab tantangan geografis Indonesia yang luas serta persebaran penduduk yang tidak merata. Menurutnya, masih banyak keluarga yang kesulitan menyekolahkan anak berkebutuhan khusus ke Sekolah Luar Biasa (SLB) karena faktor jarak, biaya, dan keterbatasan waktu.
"Karena bentang wilayah Indonesia sangat luas dan penduduk tidak merata, banyak keluarga terutama yang berpenghasilan rendah tidak mampu mengantar anaknya ke SLB karena faktor biaya dan waktu. Dengan adanya kelas inklusi, mereka dapat bersekolah di sekolah umum dengan fasilitas dan ruang inklusi yang disediakan," ujar Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang pembangunan unit sekolah baru untuk SLB sesuai kebutuhan daerah dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah provinsi.
"SLB, SMA, dan SMK berada dalam koordinasi pemerintah provinsi. Karena itu pembangunan dan pengembangannya akan terus disinergikan dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menyatakan dukungannya terhadap penguatan pendidikan inklusif yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan sekolah inklusi menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak di Aceh mendapatkan kesempatan belajar yang sama.
"Program sekolah inklusi sangat penting karena memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan untuk mengantar anak mereka ke SLB yang lokasinya terkadang cukup jauh. Karena itu, sekolah inklusi menjadi solusi agar mereka tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak di lingkungan terdekat," kata Murthalamuddin.
Ia menambahkan, pendidikan yang inklusif tidak hanya membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membangun lingkungan sekolah yang lebih ramah, terbuka, dan menghargai keberagaman.
Menurut Murthalamuddin, Aceh siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan pendidikan inklusif, baik melalui peningkatan fasilitas maupun penguatan kapasitas tenaga pendidik.
Selain mendorong sekolah inklusi, pemerintah juga terus memperkuat layanan pendidikan khusus melalui revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu SLB di Banda Aceh mendapatkan tambahan tujuh ruang baru, ruang praktik keterampilan, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Murthalamuddin menilai revitalisasi SLB merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan fasilitas yang lebih baik, siswa dapat belajar dan mengembangkan keterampilan secara lebih optimal.
Tidak hanya pembangunan fisik, pemerintah pusat juga berkomitmen membantu penyediaan berbagai peralatan pendidikan bagi SMA, SMK, SLB, serta sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
Murthalamuddin menjelaskan bahwa bantuan tersebut meliputi alat praktik, peralatan pembelajaran, hingga alat peraga pendidikan yang dibutuhkan sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar.
"Tahun ini kementerian berfokus menyelesaikan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemenuhan peralatan pembelajaran. Harapannya, pada tahun depan perhatian bisa lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan," ujarnya.
Bagi Murthalamuddin, program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan gedung, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas.
Dengan tersedianya ruang belajar yang aman, nyaman, dan representatif, para siswa diharapkan dapat belajar secara optimal, sementara para guru memiliki lingkungan kerja yang lebih mendukung dalam menjalankan tugas pendidikan.
"Kami optimistis dengan dukungan pemerintah pusat, kualitas layanan pendidikan di Aceh akan semakin baik. Yang paling penting adalah memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak belajar yang layak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan," tutup Murthalamuddin. [nh]
Sebelumnya
