Jejak Kontroversi Ketua DPRA Zulfadli: Dari Polemik Sekda hingga Ucapan “Aceh Pisah”. [Foto: Net via Acehstandar]
DIALEKSIS.COM | Data - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli, yang dikenal dengan sapaan Abang Samalanga, menjadi salah satu figur politik Aceh yang paling sering disorot media dalam dua tahun terakhir. Sejak dilantik pada 19 Oktober 2023, pernyataan dan sikap politiknya berulang kali memantik kontroversi baik di ruang parlemen maupun di ruang publik.
Temuan itu tercatat dalam Kajian Monitoring Media Jaringan Survei Inisiatif (JSI) yang memantau pemberitaan media online lokal Aceh, media nasional, serta percakapan di media sosial sepanjang Oktober 2023 hingga Februari 2026. Kajian tersebut menyoroti pola komunikasi politik Zulfadli yang dinilai konfrontatif dan kerap menimbulkan kegaduhan.
Salah satu momen paling disorot terjadi pada 1 September 2025. Saat menemui ribuan demonstran di halaman Gedung DPRA, Zulfadli sempat melontarkan pernyataan agar massa menambahkan satu poin tuntutan: “pisah aja Aceh dengan pusat”. Ucapan itu terekam video dan menyebar luas di media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Menurut Ratnalia Indriasari, peneliti Jaringan Survei Inisiatif, pernyataan tersebut menjadi titik krusial dalam pembentukan citra publik Ketua DPRA.
“Walaupun poin itu tidak masuk dalam tuntutan resmi demonstran, pernyataan tersebut sudah terlanjur membentuk persepsi luas di ruang publik,” kata Ratnalia kepada JSI.
Ratnalia menjelaskan, dalam monitoring media, pernyataan yang menyentuh isu sensitif seperti relasi Aceh dan pemerintah pusat cenderung memiliki daya sebar tinggi dan memicu polarisasi.
“Media sosial mempercepat amplifikasi. Sekali narasi kontroversial muncul, klarifikasi sering kali kalah cepat,” ujarnya.
Selain isu tersebut, kajian JSI juga mencatat konflik terbuka Zulfadli dengan eksekutif Pemerintah Aceh sebagai salah satu tema dominan. Sepanjang 2024 hingga 2025, ia beberapa kali mendesak pencopotan Sekretaris Daerah Aceh dan mempersoalkan secara terbuka surat keputusan penunjukan Pelaksana Tugas Sekda.
Dalam rapat paripurna DPRA pada Februari 2025, Zulfadli menyebut adanya kejanggalan administratif dalam SK tersebut dan menuding Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta Bendahara Partai Gerindra Aceh sebagai pihak yang berada di baliknya. Pernyataan itu menuai kritik dari Fraksi Gerindra yang menilai tudingan tersebut tidak etis dan menyerang personal.
JSI menilai, konflik tersebut mencerminkan memburuknya relasi legislatif dan eksekutif di Aceh. Kritik kebijakan yang seharusnya disalurkan melalui mekanisme institusional justru berkembang menjadi konflik terbuka di ruang publik.
Dinamika internal DPRA juga menjadi perhatian. Dalam periode pemantauan, sejumlah rapat dewan dilaporkan berlangsung panas. Salah satu insiden yang tercatat adalah adu mulut antara Zulfadli dan anggota DPRA Muhammad Iqbal pada November 2025 saat pembahasan rencana kerja.
Menurut Ratnalia, kegaduhan internal parlemen memberi sinyal tentang gaya kepemimpinan yang cenderung konfrontatif. “Ruang parlemen idealnya menjadi arena deliberasi kebijakan. Ketika yang muncul justru konflik personal, kepercayaan publik terhadap lembaga ikut tergerus,” ujarnya.
Memasuki awal 2026, sorotan media beralih ke isu akuntabilitas anggaran. Proyek rehabilitasi rumah dinas Ketua DPR Aceh menjadi perhatian setelah anggarannya meningkat dari Rp1,58 miliar pada 2024 menjadi Rp4,67 miliar pada APBA 2025. Sejumlah media mengutip desakan lembaga pemantau agar Badan Pemeriksa Keuangan Aceh melakukan audit atas proyek tersebut.
JSI mencatat, meski belum ada kesimpulan hukum, isu ini memperkuat persepsi publik tentang pentingnya transparansi, terutama ketika menyangkut fasilitas pejabat publik.
Ratnalia menegaskan, kajian monitoring media ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salah secara politik. “Kami memetakan bagaimana pernyataan pejabat publik diberitakan media dan diterjemahkan masyarakat. Dalam kasus ini, terlihat bahwa kontroversi yang berulang memiliki dampak jangka panjang terhadap citra lembaga,” katanya.
Ia menambahkan, dalam konteks Aceh yang memiliki sejarah konflik panjang, kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi sangat penting. “Narasi politik tidak hanya dinilai dari niat, tetapi dari dampaknya di ruang publik.”
Pada akhirnya, kata Ratnalia, kepercayaan publik terhadap parlemen tidak dibangun dari kerasnya pernyataan, melainkan dari konsistensi sikap, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan kemampuan menjaga dialog di tengah perbedaan. “Di situlah kepemimpinan diuji bukan pada seberapa lantang suara disuarakan, tetapi pada seberapa bijak ia digunakan.”
Berita ini disusun berdasarkan Kajian Monitoring Media Jaringan Survei Inisiatif (JSI) dengan narasumber Ratnalia Indriasari, hasil pemantauan pemberitaan media online nasional dan lokal Aceh serta media sosial (Facebook, Instagram, Twitter/X, dan YouTube) periode Oktober 2023-Februari 2026. [red]
Sebelumnya
