DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Subulussalam menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Eskalasi aksi mahasiswa terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berujung kericuhan dalam beberapa hari terakhir dinilai berisiko mengaburkan substansi utama persoalan. Alih-alih mendorong solusi, perhatian publik justru terseret pada bentrokan, gas air mata, dan konflik di lapangan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh terkait polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat bukan sekadar soal komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, melainkan kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat kecil.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyatakan aksi unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesejahteraan Aceh (JKA) yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (13/5/2026), berjalan sesuai aturan yang berlaku

DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Sebuah spanduk bertuliskan tinta merah yang dibawa mahasiswa dalam aksi terkait JKA membuat saya tergugah untuk menulis ini. Kalimat itu berbunyi: “Panglima Pengecut.”

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengapresiasi para mahasiswa yang berunjukrasa dengan tertib dalam menyampaikan aspirasinya terkait Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). 

DIALEKSIS.COM | Opini - Di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan keterbatasan fiskal daerah, Provinsi Aceh menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan program pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program jaminan kesehatan, subsidi BPJS, pelayanan rumah sakit, hingga penguatan fasilitas kesehatan primer membutuhkan anggaran yang tidak kecil setiap tahunnya. Di sisi lain, Aceh sesungguhnya memiliki satu instrumen ekonomi Islam yang sangat kuat namun belum dimanfaatkan secara optimal: wakaf, (wakaf produktif dan wakaf uang).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., menegaskan bahwa polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) perlu ditempatkan secara jernih, proporsional, dan bermartabat. Pandangan itu ia sampaikan melalui tulisan opini berjudul “JKA dan Martabat Keistimewaan Aceh” yang dipublikasikan di aceh.tribunnews.com pada 6 Mei 2026.

DIALEKSIS.COM | Opini - Di Aceh, kesehatan bukan sekadar urusan layanan publik. Ia telah lama menjadi bagian dari identitas politik dan kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, ketika muncul wacana pencoretan sekitar 823 ribu peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), publik tidak melihatnya hanya sebagai kebijakan administratif biasa. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman sosial masyarakat Aceh sendiri.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menegaskan bahwa masyarakat Aceh Barat yang benar-benar tidak mampu tetap akan mendapatkan perhatian pemerintah apabila mengalami kendala pembiayaan saat berobat di RS CND Aceh Barat akibat persoalan data desil.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) yang disebut mendukung aksi sekelompok demonstran dan meminta pemerintah pusat membekukan suatu aturan, adalah informasi bohong atau hoaks.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran publik di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja secara optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Malikussaleh, Dr. Teuku Kemal Fasya, menilai bahwa sengkarut konflik antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak semata persoalan politik kekuasaan, melainkan harus dilihat secara jernih sebagai bagian dari dinamika politik kesejahteraan masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh menegaskan bahwa kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola layanan kesehatan agar lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan.

 DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara, Dr. Nurlis Effendi, meminta masyarakat untuk memberikan waktu dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai berlaku 1 Mei 2026 yang tengah bergulir menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi. Menanggapi hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., memberikan pandangan hukum terkait mekanisme pencabutan peraturan perundang-undangan beserta implikasinya.

DIALEKSIS.COM | Opini - Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sejak awal digagas sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap hak kesehatan warga. Ia bukan sekadar program teknokratis, melainkan simbol politik kesejahteraan pasca-konflik. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Ada saat ketika politik harus berhenti memandangi dirinya sendiri. Ada saat ketika elite harus turun dari panggung, menutup mikrofon sejenak, lalu bertanya dengan jujur: rakyat sedang membutuhkan apa?

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akses layanan kesehatan yang terjangkau di Aceh bertambah satu titik penting. Sejak 1 Mei 2026, RSU Putri Bidadari Aceh resmi melayani peserta BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat Aceh Besar dan sekitarnya, kehadiran rumah sakit ini bukan sekadar penambahan fasilitas medis, melainkan juga perluasan pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih terjangkau.